skb 3 mentri

  Isi SKB tentang rumah ibadah/PERBER No.8 & No.9

Isi SKB tentang rumah ibadah

PERATURAN BERSAMA,

MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 9 TAHUN 2006 NOMOR : 8 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI,


Menimbang :

a.  bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat    

    dikurangi dalam keadaan apapun;

b.  bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut

    agamanya;

c.  bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk  memeluk

     agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan

     kepercayaannya itu;

d.  bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan

     ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya,  sepanjang tidak bertentangan dengan

     peraturan perundang¬undangan,  tidak  menyalahgunakan atau menodai agama, serta

     tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;

e. bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan

    pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya

    dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib;

f. bahwa arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di

    bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan  

    pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan   

    intern dan antar umat beragama;

g. bahwa daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai

    kewajiban . melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan,

    pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi

    masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta

    keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

h. bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari

    kerukunan nasional;

i.  bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksana

    kan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara

    ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

j.  bahwa Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri

    Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas 

    Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran    

    Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk¬

    Pemeluknya untuk pelaksanaannya di daerah otonom, pengaturannya  

    perlu mendasarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan

    perundang-undangan;

k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

    huruf a,  huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h,

    huruf i, dan huruf j, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri

    Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan

    Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan

    Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat

    Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor I Tahun 1965 tentang

    Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi

    Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

    Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    3298);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,

    Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

    Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik  

    Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

    Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

    dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

    tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4468);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan

    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara   

    Republik Indonesia Nomor 3331);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana 

    Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,

    Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara  

    Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

    Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi

      dan  Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

       sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden

      Nomor 63 Tahun 2005;

11. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri

      Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas

      Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran

      Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk¬

      Pemeluknya;

12. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri

      Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan

      Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga

      Keagamaan di Indonesia;

13. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang

      Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama

      Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang

      Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi

      dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL

KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN

RUMAH IBADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat

    beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling

    menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran

    agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

   dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

    berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

    RepublikTahun 1945.

2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat

     beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan

    pemberdayaan umat beragama.

3. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang

    khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-

    masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat

    keluarga.

4. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut

    Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi

    kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga

    negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah

    terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap

    partai politik.

5. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang

    memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas

    keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat

    sebagai panutan.

 6. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB,

     adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh

     Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan

    memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

7. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh

    umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.

8. Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB

    rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk

    pembangunan rumah ibadat.

BAB II

TUGAS KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 2

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah.

Pasal 3

(1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas

      dan kewajiban gubernur.

(2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud

      pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama

      provinsi.

Pasal 4

(1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi

      tugas dan kewajiban bupati/walikota.

(2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana

      dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor departemen agama

      kabupaten/kota.

Pasal 5

(1) Tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

      meliputi :

a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk

    memfasilitasi terwujudnyakerukunan umat beragama di provinsi;

b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam

    pemeliharaan kerukunan umat beragama;

c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling

    menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan

d. membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota /

    wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang

    ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

      huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil gubernur.

 

Pasal 6

 

Tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk

    Memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di

    kabupaten/kota;

b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam

    pemeliharaan kerukunan umat beragama;

c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling

    menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;

d. membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam

    penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan

    ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;

e. menerbitkan IMB rumah ibadat.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

      huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil bupati/wakil

      walikota.

(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

      huruf c di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat dan di

      wilayah kelurahan/desa dilimpahkan kepada lurah/kepala desa

      melalui camat.

Pasal 7

(1). Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

       ayat (3) meliputi:

a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk

    memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah

    kecamatan;

b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling

    menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan

c. membina dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam

    penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan

    ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.

(2) Tugas dan kewajiban lurah/ kepala desa sebagaimana dimaksud dalam

      pasal 6 ayat (3) meliputi :

a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk

    memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah

    kelurahan/desa; dan

b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling

    menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.

BAB III

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 8

(1) FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

      oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.

(3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang

      bersifat konsultatif.

Pasal 9

(1) FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

      mempunyai tugas:

a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;

b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;

c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk
    rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan

d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di

     bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama

     dan pemberdayaan masyarakat.

(2) FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

      mempunyai tugas :

a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;

b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;

c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk

    rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;

d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di

    bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama

    dan pemberdayaan masyarakat; dan

e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah

    ibadat.

Pasal 10

(1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.

(2) Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah

      anggota FKUB , kabupaten/kota paling banyak 17 orang.

(3) Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota

      sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan

      perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan

      minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di propinsi dan

      kabupaten/kota.

(4) FKUB dipimpin oleh 1(satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua,

      1(satu) orang sekretaris, 1(satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih

       secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 11

(1) Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB di

      provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

      mempunyai tugas:

a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan

    kerukunan umat beragama; dan

b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan

    hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam

    pemeliharaan kerukunan umat beragama.

(3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB provinsi sebagaimana

      dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan susunan

      keanggotaan:

a. Ketua : wakil gubernur;

b. Wakil Ketua : kepala kantor wilayah departemen agama provinsi;

c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;

d. Anggota : pimpinan instansi terkait.

(4) Dewan Penasehat FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada

     ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan:

a. Ketua : wakil bupati/wakil walikota;

b. Wakil Ketua : kepala kantor departemen agama kabupaten/kota;

c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota;

d. Anggota : pimpinan instansi terkait.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasihat FKUB provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 13

(1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan

      sungguh- sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi

      pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah

      kelurahan/desa.

(2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

      dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak

      mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi

      peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah

      kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi,

      pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah       

      kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.

Pasal 14

(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan

      Persyaratan teknis bangunan gedung.


(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

      pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :

a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling  

    sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat

    sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam

    Pasal 13 ayat (3);

b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang

    yang disahkan oleh lurah/kepala desa;

c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota;

    dan

d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

      terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah

      daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan

      rumah ibadat.

Pasal 15

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16

(1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam

      Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada

      bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.

(2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan

      puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan

      sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

BAB V

IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 18

(1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah

      ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin

      sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan :

a. laik fungsi; dan

b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan

    ketertiban masyarakat.

(2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

      mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan

      gedung.

(3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta

     ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada

     ayat (1) huruf b,  meliputi:

a. izin tertulis pemilik bangunan;

b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;

c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan

d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama

    kabupaten/kota.

Pasal 19

(1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan -

      gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana

      dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbang

      kan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota

      dan FKUB kabupaten/kota.

(2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan

     gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

     berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 20

(1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana

     dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.

(2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana

     dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan

     pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan

     FKUB kabupaten/kota.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

(1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara

      musyawarah oleh ‘-I masyarakat setempat.

(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

      dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota

      dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui

      musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan

      mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.

(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) tidak, dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan  

      setempat.

Pasal 22

Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

(1) Gubernur dibantu kepala kantor wilayah departemen agama provinsi

      melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait  

      di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama,

      pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah

      ibadat.

(2) Bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama

      kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap camat dan

      lurah/kepala desa serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan

      pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum

      kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.

Pasal 24

(1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat

      beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan     

      pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi kepada Menteri Dalam

      Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator

      Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri Koordinator

      Kesejahteraan Rakyat.

(2) Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan

      umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan

      pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota kepada

      gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri

      Agama.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

     disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau

     sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB VIII

BELANJA

Pasal 25

Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 26

(1) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan

      memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang  

      pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan

      pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi didanai dari dan atas

      beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.

(2) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan

      memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang

      pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan

      pengaturan pendirian rumah ibadat dikabupaten/kota didanai dari dan

      atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/   

      kota.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

(1) FKUB dan Dewan Penasehat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota

      dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini

      ditetapkan.

(2) FKUB atau forum sejenis yang sudah dibentuk di provinsi dan

      kabupaten/kota disesuaikan paling lambat 1(satu) tahun sejak

      Peraturan Bersama ini ditetapkan.

Pasal 28

(1) Izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang dikeluarkan oleh

     pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini  

      dinyatakan sah dan tetap berlaku.

(2) Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB

     untuk rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan IMB sepanjang

      tidak terjadi pemindahan lokasi.

(3) Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan

      secara permanen dan/atau merniliki nilai sejarah yang belum memiliki

      IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini,

      bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk

      rumah ibadat dimaksud.

Pasal 29

Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah wajib disesuaikan dengan Peraturan Bersama ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Bersama ini, ketentuan yang mengatur pendirian rumah ibadat dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2006

MENTERI AGAMA MENTERI DALAM NEGERI

TTD                                                  TTD
MUHAMMAD M. BASYUNI        H. MOH. MA’RUF



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MELATI SUKSES MANDIRI PRODUK

Kami Memproduksi Design Untuk Segala Dasar

Mencetak Berbagai Keperluan

Yang Anda Butuhkan

Hubungi Melati Sukses Mandiri : 087 87 087 84 74

Kartu nama toko Cakra mas

komplek pertokoan Harco lantai 2 blok c-2 no.28

glodok jakarta kota
lupax yaesu icom rexon standard horizon garmin shakespeare hy gain comet adonis

BROSUR LUPAX T550

Professional FM Handheld transceiver

Tampak bagian Depan Brosur

 

cutting stiker lupax proffessional fm handheld transceiver

 stiker lupax proffessional fm handheld transceiver cutting

professional for radio contact

 

 stiker lupax proffessional fm handheld transceiver ht kiri

 

 stiker lupax proffessional fm handheld transceiver ht kanan

stiker lupax proffessional fm handheld transceiver dasar putih

banner Tausiyah & DzikirUstad Muhammad Arifin Ilham

spanduk Tausiyah & Dzikir Ustad Arifin Ilham
masjid darussalam perumahan bukit waringin bojonggede kabupaten bogor

spanduk Selamat Hari Raya Idul Fitri

Minal Aidin Wal Faizin masjid darussalam perumahan bukit waringin bojonggede bogor

 Spanduk Banner panitia pembangunan jalan dan jembatan pasar bojonggede bogor

mengucapkan selamat hari raya idul fitri 1432 hijriah

Pembatas Al Qur'an Infaq Keluarga Dachlan Bin Samad

Musholla Al Muhajirin - Musholla An Nur Bukit waringin Bojonggede

 sumbangan al qur'an dan pembatas al qur'an keluarga yuyun dahlan

backdroop maulid Nabi Muhammad SAW masjid darussalam perumahan bukit waringin
bojonggede bogor

Backdroop Panggung Maulid Nabi Muhammad SAW

Masjid Darussalam Perumahan Bukit Waringin Bojonggede Bogor

 backdroop maulid nabi muhammad saw

perumahan bukit waringin bojonggede bogor

Plang rumah pendidikan usia dini (paud) Nurul bachri sehat cerdas ceria
Perumahan Bukit Waringin Bojonggede Bogor

 training motivasi kegiatan remaja gaul rujak rujuk remaja gaul

masjid darussalam perumahan bukit waringin bojonggede bogor

Piagam penghargaan Kepala Kepolisian Resor Metro Depok

Ketua Pokdar Bojonggede Bogor

Bapak. Wanto Siswanto

 

 Spanduk Ucapan Selamat dan piagam penghargaan
Bapak Wanto Siswanto

atas terpilihnya menjadi ketua pokdar bojonggede

masjid darussalam perumahan bukit waringin bojonggede bogor

spanduk marhaban yaa ramadhan selamat menunaikan ibadah ramadhan

barakah puasa-ku makmur masjid-ku

Baliho Ramadhan di Masjid Darussalam

Tarhib Ramadhan dan Isra Mi'raj, Pawai keliling Pesantren Kilat,

Sholat tarawih & Kultum, Buka Puasa Bersama

Malam Nuzulul Qur'an, I'tikaf 10 malam terakhir Ramadhan dan Sahur Bersama

penerimaan dan penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah

Plang Biro Jasa Dahlia melayani pengurusan
perpanjangan STNK, Balik Nama Kepemilikan Kendaraan
Mutasi Daerah / Luar Daerah, Pengurusan SIM dan lain-lain
Perumahan Bukit Waringin Bojonggede Bogor


spanduk sambut tahun baru dengan sujud dan puji syukur
jauhi minuman keras tidak mabuk-mabukan serta
tidak memasang petasan

Spanduk Selamat tahun baru Islam
Terus Galang Silaturrohim ukuwah islamiyah
dengan meningkatkan pengetahuan dan syiar islam

 

KaosT'Shirt  KEP Kishi English Program

Perumahan Bukit Waringin, Perumahan Villa Mutiara Perumahan Pura Bojonggede

KaosT'Shirt  KEP Kishi Education Program

Perumahan Bukit Waringin, Perumahan Villa Mutiara Perumahan Pura Bojonggede

KaosT'Shirt  KEP Kishi Education Program

Perumahan Bukit Waringin, Perumahan Villa Mutiara Perumahan Pura Bojonggede

Spanduk Banner  KEP Kishi Education Program

Perumahan Bukit Waringin, Perumahan Villa Mutiara Perumahan Pura Bojonggede

Spanduk banner Selamat hari raya idul fitri
mohon ma'af lahir batin
majelis taklim annisa pengajian ibu RT.08 RW.10 Desa kedung Waringin
Perumahan Bukit Waringin Bojonggede Bogor

Spanduk banner Selamat Datang eserta Sarasehan Remaja Masjid dan
Musholla se Kecamatan Bojonggede Bogor Ustad H Muhammad Toha Anwar MA

Spanduk banner pengurus RW.10 mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri
mohon ma'af Lahir Batin

Spanduk Banner Indahnya Ramadhan bersama Al Qur'an
masji Darussalam Bukit Waringin Bojonggede Bogor

al inshafiyyah ruqyah center ustad h m safrudin sq
sabilia spiritual care center

Kado Haji Ustad H Muhammad Safrudin SQ

materi dan Amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT
melalui Haji dan Dzikrullah

 mei-meo Meidivira Halimatussa'diyah SDIT Daarul Fataa
Bojonggede Bogor

Fiqih Utami Lesmatary tary potter

Spanduk Rizky Celular menjual pulsa elektrik
mentari telkomsel 3 xl kartu as axis esia flexy im3 fren

spanduk banner bhakti sosial DKM Darussalam Perum Bukit waringin Bojonggede Bogor
Donor Darah dan pengobatan Gratis

Spanduk Elka Celular menjual pulsa elektrik
mentari telkomsel 3 xl kartu as axis esia flexy im3 fren

buku selayang pandang kedutaan brasil, tata negara, kepulauan, ekonomi,

pariwisata, kuliner brasil

buku selayang pandang brasil, tata negara, kepulauan, ekonomi,

pariwisata, kuliner brasil

buku selayang pandang brasil, tata negara, kepulauan, ekonomi,

pariwisata, kuliner brasil

logo kedutaan brasil - cover belakang buku selayang pandang

buku selayang pandang brasil, tata negara, kepulauan, ekonomi,

pariwisata, kuliner brasil

logo Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Kedung Waringin
kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa barat

logo tegar beriman Kabupaten Bogor

t'SHIRT - banner my sps solution - sps outing 2012

together nothing's im POSSIBLE

kaos t'shirt hitam icom idas

 

perumahan sentra waringin

design logo, brosur, banner spanduk, roll banner, umbul-umbul

Kaos perumahan pulo waringin bojonggede bogor

Design Logo, brosur, kartu nama, kaos, spanduk banner

roll banner, billboard perumahan pulo waringin bojonggede kabupaten bogor

 

spanduk umbul-umbul perumahan sentra cimanggis bojonggede bogor

Design logo, brosur, kop surat, amplop, banner spanduk, roll banner, billboard,

umbul-umbul, kaos sentra cimanggis kabupaten bogor

Undangan Dua

jhona kharbol melati sukses mandiri mengerjakan segala macam design

indoor maupun outdoor

 design meja kasir dan meja staf dalam ruang

petshop di kebayoran jakarta

petshop P7 jakarta kebayoran lama

design meja dan interior bagian muka toko

design tata ruang ide by jhona kharbol melati sukses mandiri

undangan amplop malam syukuran syukuran

DR Mahesa Mandiraatmadja, M.Sc

universitas gajah mada yogyakarta

garuda indonesia t'shirt, kaos oblong, kartu nama
kaos polo krah

 

Brosur Manulife Financial Asuransi Pendidikan, Keshatan dan Pensiun

Kartu nama  Manulife Financial. for your future

Dita Anggreini , agent branch jakarta grand crystal

 

Kartu nama  Dita Anggraeni Asuransi Jiwa Manulife Financial

for your future

Sampoerna Strategic Square, South Tower jl. Jendral Sudirman Kav.45-46 Jakarta 12930

meidivira halimatussa'diyah, zuniasla chodijah dan hikmah budiyati

ikut sibuk dalam pameran modifikasi motorcycle dpd golkar depok

modifikasi dan air brush motorcycle

pameran di dpd partai golkar depok

Tata Ruang dan Rancang Bangun Rumah Batik Joglo

Pengukuran Design Tata Ruang dan Dekorasi by Jhona Kharbol

melati sukses mandiri

Tata Ruang Dapur dan Ruang Makan

Pengukuran Ruang Design by : Jhona Kharbol

melati sukses mandiri

kitchen ruang dapur berhubungan dengan ruang makan

design tata ruang rapat dengan fasilitas audio video slide sound system

toilet ruang ganti

tempat tidur anak

toko han electronik

paramount aston serpong meubel property

bank bri panggung kreatif design by :

jhona kharbol. melati sukses mandiri.blogspot.com

grease jhon travolta back to 80's bri go publik

Undangan Tampak Bagian Depan

Undangan Tampak Bagian Dalam

 

Peta Lokasi pernikahan Shita - Dimas 

undangan dimas dengan shita sasak Tinggi Ciputat

undangan aprianashita dengan dimas

 

Banner untuk Janur

undangan khitan akbar


banner jannur maya dede



undangan nikah eka & nasirin
banner selamat datang, banner mohon doa restu

kartu ucapan terima kasih untuk souvenir

Banner Selamat datang untuk janur

undangan 1

undangan 2

undangah nikah Icha & taufik, ucapan terima kasih,
banner umbul-umbul, banner mohon doa restu

kartu ucapan souvenir

undangan nikah Dania dan Azhari, kartu ucapan terima kasih,
banner selamat datang umbul-umbul, mohon doa restu

toko han electronik

glodok baru harco 2nd floor blok. c2. no.28

jl. hayam wuruk no. 2 - 6 jakarta 11180 - indonesia

e-mail : han.electronics15@gmail.com

undangan pernikahan undangan khitanan undangan seminar dll

 

ISEC PRESCHOOL Epicentrum 3rd floor A301-303

Jl. HR Rasuna Said - Pasar Festival, Kuningan  Jakarta Selatan.

Telp. 021-29994 1561 ; 5610 0661.  Fax. 021 - 2994 1559

melati sukses mandiri.blogspot.com

brosur isec, banner isec, roll banner isec, stiker mobil isec
stand pemeran isec, stiker ise, id card isec

 

dekorasi stand pameran indonesia trend education 2013

di mall taman anggrek - tomang grogol jakarta barat
isec

spanduk kantor pelayanan pajak jakarta gambir satu

 

kegiatan team building 2011 kring pajak 500 200

es teler 77 juara indonesia

kotak acrylic bank ukopin, kotak acrylic es teler 77

PT. Pelayaran Trans Parau Sorat
Permata Kuningan Building Jl. Kuningan Mulia Kav Setiabudi
Jakarta Selatan
Kalender dan Kotak Pos Acrylic Transparan

 

tali id card permata bank, baju seragam permata bank
kotak acrylic permata bank

sekretariat baitul mal al muhajirin yayasan lentera al muhajirin
menerima dan menyalurkan zakat infaq shodaqoh

plang baitul mal al muhajirin yayasan lentera al muhajirin
perumahan bukit waringin bojonggede kabupaten bogor

pengajian lintas tetangga untuk semua warga

forum pengkajian agama setiap ahad malam di musholla al muhajirin

perumahan bukit waringin bojonggede kabupaten bogor

Logo Musholla Al muhajirin Bukit Waringin
Bojonggede Kabupaten Bogor.

Logo ini dibuat bukan berdasarkan kaligrafi,
logo ini mempunyai arti dan makna antara lain :
     
          1. Initial huruf "a" = AL
          
          2. Initial huruf "m" = MUHAJIRIN
          
          3. Dua Garis = di maknai Jalan Sirotol Mustaqim
                                   dimaknai Qur'an & Haditz
                                  ALLAH SWT & MUHAMMAD SAW)

          4. Kubah = MUSHOLLA = TEMPAT IBADAH

          5. Segi Tiga = di maknai Atap rumah (Perumahan)
                                 dimaknai Perbukitan (Bukit waringin).

Demikian logo dibuat dengan dasar-dasar tersebut
 

Adapun logo baru / yang kemudian dirubah atas permintaan orang lain bergambar seperti ini : 

perubahan pada initial "a" dan "m"

menurut pembahasan logo tersebut :  logo "a+m" (dalam kaligrafi) terbaca menjadi =  illah

illah yang konon dapat diartikan menjadi = Tuhan

Dalam Islam Tuhan itu banyak atau Tuhan tidak selalu
berarti ALLAH SWT.

Tapi ALLAH SWT itu sudah pasti Tuhan.

Sebuah ironi untuk orang yang tidak paham seni grafis dan tidak
ahli kaligrafi tapi membuat perubahan yang dapat bermakna jauh
dari nilai-nilai seni grafis, seni kaligrafi dan bahkan jauh dari makna islam yang sesungguhnya.

Subhanallah semoga Engkau mengampuni kami ya Rob